3.143 Kader Masyarakat Yogyakarta Terima BSU Rp1,88 Miliar dari BPJS Ketenagakerjaan

Yogyakarta, 12 Juli 2025 — Program Bantuan Subsidi Upah Yogyakarta 2025 telah resmi disalurkan kepada sebanyak 3.143 kader masyarakat. Bantuan yang berasal dari program BPJS Ketenagakerjaan ini menyalurkan total dana sebesar Rp1,88 miliar. Setiap penerima mendapatkan BSU sebesar Rp600 ribu untuk dua bulan, yakni Juni dan Juli 2025.

Program ini disalurkan melalui kerja sama antara pemerintah pusat, BPJS Ketenagakerjaan, dan PT Pos Indonesia. Para penerima adalah peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sejak 2023, dengan iuran yang dibayarkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Siapa Saja Penerima Bantuan Subsidi Upah Yogyakarta 2025?

Menurut Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Yogyakarta, Krisnadi Setiawan, para penerima BSU terdiri dari berbagai unsur kader masyarakat. Mereka meliputi ketua RT/RW, pengurus LPMK, kader Posyandu, kader PKK, Tim Pendamping Keluarga (TPK), hingga relawan Sigrak.

“Sejak tahun 2023, para kader ini sudah mendapatkan perlindungan sosial berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) dari BPJS Ketenagakerjaan. Sekarang, mereka juga mendapat tambahan manfaat berupa BSU dari pemerintah pusat,” ujar Krisnadi pada Sabtu (12/7).

Boleh juga dibaca nih:

Prabowo Izinkan Kampus dan Rumah Sakit Asing Masuk Indonesia, Buka Kerja Sama Luas dengan Eropa

Kader Posyandu Penerima Terbanyak

Berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan Yogyakarta, kelompok penerima terbesar berasal dari kader Posyandu, yakni sebanyak 1.667 orang. Nilai total bantuan untuk kelompok ini mencapai sekitar Rp1 miliar.

“Kader Posyandu punya peran sentral dalam menjaga kesehatan ibu dan anak di lingkungan masyarakat. Ini bentuk apresiasi kepada mereka yang telah mengabdi secara sukarela,” tambah Krisnadi.

Dukungan APBD Yogyakarta dan Harapan ke Depan

Program subsidi ini menjadi bukti komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta dalam memperkuat jaring pengaman sosial. Krisnadi berharap, ke depan APBD dapat semakin diperluas cakupannya agar lebih banyak masyarakat yang mendapatkan perlindungan dan manfaat serupa.

“Kami akan mendorong agar APBD dapat menopang perlindungan sosial yang lebih luas. Tidak hanya untuk para kader, tapi juga bagi warga rentan lainnya,” tegasnya.

Boleh juga dibaca nih:

2 Ahli Gizi untuk 1 SPPG: Rekomendasi PERSAGI Demi Kualitas Program Makan Bergizi Gratis

Manfaat BSU bagi Kader Masyarakat Yogyakarta

Penyaluran BSU ini diharapkan bisa membantu meningkatkan daya beli dan kesejahteraan para kader masyarakat, yang sebagian besar bekerja secara sukarela tanpa penghasilan tetap.

BSU juga menjadi bentuk pengakuan negara atas kontribusi kader dalam mendukung program-program pembangunan di tingkat akar rumput, terutama bidang kesehatan, kependudukan, dan sosial kemasyarakatan.

Kolaborasi Pemerintah dan Lembaga Sosial

Program Bantuan Subsidi Upah Yogyakarta 2025 menunjukkan keberhasilan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga pelaksana seperti BPJS Ketenagakerjaan serta PT Pos Indonesia.

Dengan model distribusi yang langsung dan tepat sasaran, bantuan ini menjadi contoh implementasi perlindungan sosial yang bisa direplikasi di daerah lain.

Boleh juga dibaca nih:

Hari Gizi dan Pangan Nasional 2025: Wujudkan Generasi Sehat dengan Gizi Seimbang

Melalui BSU ini, Pemerintah Kota Yogyakarta tidak hanya memperkuat perlindungan sosial, tapi juga membangun fondasi yang lebih baik untuk pemberdayaan masyarakat. Program ini menjadi langkah penting dalam menciptakan ekosistem kesejahteraan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.